Tim Supervisi Tinjau WTP Keumala dan Lahan Sawah 95 Hektare, Perkuat Sinergi Percepatan Rehabilitasi Pascabencana di Kabupaten Pidie

Pidie, 12 Agustus 2026 — Water Treatment Plant (WTP) Keumala milik PERUMDAM Tirta Mon Krueng Baro menjadi salah satu lokasi kunjungan dan peninjauan lapangan Tim Supervisi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dalam rangka memperkuat koordinasi dan mempercepat penanganan dampak bencana di Kabupaten Pidie.

Kunjungan Tim Supervisi tersebut tidak hanya difokuskan pada peninjauan kondisi infrastruktur penyediaan air minum di WTP Keumala, tetapi juga merupakan bagian dari upaya percepatan rehabilitasi lahan sawah seluas 95 hektare yang terdampak bencana.

Peninjauan lapangan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi infrastruktur dan lahan pertanian terdampak, tingkat kerusakan, serta kebutuhan penanganan yang diperlukan agar fasilitas pelayanan dasar dan lahan pertanian masyarakat dapat kembali berfungsi dan dimanfaatkan secara optimal.

Kegiatan tersebut diikuti oleh unsur Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Pemerintah Kabupaten Pidie melalui Asisten II Apriadi, S.Sos., jajaran SKPK Kabupaten Pidie, serta jajaran PERUMDAM Tirta Mon Krueng Baro selaku tuan rumah.

Tim tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan supervisi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, yang dijadwalkan berlangsung pada 10 sampai dengan 13 Agustus 2026.

Dalam kunjungan tersebut, tim supervisi yang tercantum dalam daftar Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana untuk wilayah Kabupaten Pidie turut melakukan peninjauan. Tim terdiri dari Nouldy Jan Tangka, S.A.P., M.Tr.Opsla., CHRMP., selaku Laksma TNI dan Kepala Koordinator Wilayah Aceh I; Uus Rohimat, S.Ag., M.M., M.Han., selaku Kolonel Laut (KH) dan Wakil Kepala Koordinator Wilayah Aceh I; Suwinto, S.H., S.I.K., selaku Kombes Pol dan Anggota Analisa dan Evaluasi; Dadi Setiadi, M.T., selaku Analis Kebencanaan Ahli Muda BNPB dan Anggota Integrasi Data dan Program; Muhammad Tiggy Rhezandy, S.Sos., MM., selaku Pembina Tingkat I/IVb dan Kepala Tim Kerja Rehabilitasi Lahan Kementerian Pertanian; serta Dio Rico Juanda Siagian, selaku Serka dan Anggota Wilayah Aceh.

Kehadiran lintas unsur tersebut menunjukkan bahwa percepatan rehabilitasi pascabencana membutuhkan pendekatan yang terintegrasi, baik dalam pemulihan lahan pertanian, infrastruktur air minum, maupun sektor pelayanan dasar lainnya.

Dukungan Pemerintah Kabupaten Pidie

Bupati Pidie, H. Sarjani Abdullah, S.H., M.H., melalui Asisten II Kabupaten Pidie, menyambut baik pelaksanaan tugas Tim Supervisi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana serta menyatakan dukungan penuh terhadap program Pemerintah Pusat dalam mempercepat penanganan dampak pascabencana di wilayah Aceh, khususnya Kabupaten Pidie.

Pemerintah Kabupaten Pidie menilai bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya ditujukan untuk memulihkan infrastruktur yang terdampak, tetapi juga memastikan lahan pertanian masyarakat serta sarana pelayanan dasar dapat kembali berfungsi secara optimal dan memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap potensi bencana di masa mendatang.

Dalam konteks sektor pertanian, rehabilitasi lahan sawah seluas 95 hektare menjadi salah satu bagian penting dari agenda pemulihan pascabencana. Kondisi lahan terdampak perlu ditangani secara tepat berdasarkan hasil peninjauan dan kajian teknis agar dapat kembali produktif dan mendukung mata pencaharian masyarakat serta ketahanan pangan di Kabupaten Pidie.

Pemerintah Kabupaten Pidie melalui Asisten II, Apriadi, S.Sos., menyampaikan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh koordinasi lintas sektor untuk mempercepat penanganan dampak pascabencana.

“Kami tentu sangat mengapresiasi kunjungan dan peninjauan langsung ini. Pemerintah daerah berharap hasil dari kunjungan ini dapat menjadi bahan untuk menentukan langkah penanganan yang konkret. Jangan sampai koordinasi hanya berhenti pada kunjungan, tetapi harus ada tindak lanjut sesuai kewenangan dan kebutuhan di lapangan,” ujar Apriadi.

Ia menegaskan bahwa pemulihan lahan pertanian dan penyediaan air bersih merupakan bagian penting dalam proses pemulihan masyarakat pascabencana sehingga keduanya harus menjadi perhatian bersama.

Selain WTP Keumala, Tim Supervisi juga melakukan peninjauan terhadap lahan sawah yang menjadi bagian dari usulan rehabilitasi pascabencana. Lahan sawah seluas 95 hektare tersebut menjadi salah satu sasaran yang perlu mendapatkan percepatan penanganan agar fungsi lahan pertanian dapat segera dipulihkan.

Peninjauan lapangan menjadi penting untuk memastikan kondisi aktual lahan, tingkat kerusakan, serta kebutuhan rehabilitasi dapat diidentifikasi secara lebih akurat. Data dan hasil pengamatan langsung tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan langkah penanganan yang tepat, baik dari sisi teknis maupun program.

Rehabilitasi lahan sawah tersebut juga memiliki nilai strategis karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan aktivitas pertanian masyarakat. Pemulihan lahan diharapkan dapat mempercepat kembalinya produktivitas pertanian sekaligus mendukung pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana.

Keterlibatan unsur Kementerian Pertanian dalam Tim Supervisi, termasuk Muhammad Tiggy Rhezandy, S.Sos., MM., selaku Kepala Tim Kerja Rehabilitasi Lahan Kementerian Pertanian, menjadi bagian dari koordinasi untuk memastikan aspek rehabilitasi lahan pertanian dapat ditangani secara terpadu.

Usulan Rehabilitasi Infrastruktur Air Minum

Kunjungan ke WTP Keumala juga berkaitan dengan usulan rehabilitasi dan rekonstruksi yang sebelumnya disampaikan Pemerintah Kabupaten Pidie kepada Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Dalam surat Bupati Pidie Nomor 600/1767/2026 tanggal 8 Juni 2026, Pemerintah Kabupaten Pidie menyampaikan usulan rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian eksisting kategori berat serta sarana dan prasarana air bersih di Kabupaten Pidie.

Untuk sektor penyediaan air minum PERUMDAM Tirta Mon Krueng Baro, usulan tersebut mencakup tiga item utama:

1. Pembangunan atap pelindung Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Keumala.
2. Pompa submersible 37 kW, RPM 1.450, kapasitas 80 liter/detik, head 25 meter sebanyak 1 unit.
3. Water meter ukuran 15 mm sebanyak 2.000 unit.

Ketiga usulan tersebut disusun berdasarkan kebutuhan teknis di lapangan dan memiliki keterkaitan langsung dengan upaya pemulihan serta peningkatan keandalan sistem pelayanan air minum pascabencana.

Perlindungan IPA Keumala dari Dampak Cuaca dan Bencana

Pembangunan atap pelindung pada Instalasi Pengolahan Air (IPA) Keumala diusulkan sebagai bagian dari upaya perlindungan aset vital dan peningkatan keandalan fasilitas pengolahan air.

Pasca bencana hidrometeorologi, seperti hujan dengan intensitas tinggi, banjir, maupun tanah longsor, fasilitas IPA yang berada di ruang terbuka memiliki risiko terhadap kerusakan susulan akibat paparan cuaca ekstrem, material lumpur, debu, maupun material lain yang terbawa air dan angin.

Atap pelindung juga berfungsi membantu menjaga kualitas air selama proses pengolahan dengan meminimalkan masuknya air hujan secara langsung, lumpur, debu, maupun material kontaminan dari lingkungan sekitar ke dalam bak pengolahan, khususnya pada tahapan koagulasi, flokulasi, dan sedimentasi.

Selain itu, perlindungan terhadap fasilitas akan membantu menjaga peralatan mekanikal dan elektrikal dari paparan sinar matahari serta hujan secara langsung. Kondisi tersebut dapat mengurangi risiko korosi, kerusakan dini, dan penurunan umur pakai peralatan sehingga kegiatan operasional dan pemeliharaan dapat dilakukan secara lebih efisien.

Dengan adanya atap pelindung, IPA Keumala diharapkan dapat beroperasi secara lebih aman, stabil, dan berkelanjutan dalam mendukung pelayanan air minum kepada masyarakat.

Pemulihan Sistem Pompa dan Kontinuitas Pasokan Air

Usulan pompa submersible 37 kW, RPM 1.450, kapasitas 80 liter/detik, head 25 meter sebanyak satu unit merupakan bagian dari kebutuhan pemulihan dan penguatan sistem penyediaan air pascabencana.

Bencana hidrometeorologi dapat memberikan dampak langsung terhadap sistem intake maupun distribusi air. Genangan, lumpur, sedimentasi, maupun material yang terbawa arus dapat mengganggu atau merusak peralatan pompa dan sistem pendukungnya. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menyebabkan berkurangnya debit air maupun terganggunya distribusi kepada masyarakat.

Kehadiran pompa dengan kapasitas 80 liter/detik menjadi penting untuk membantu memulihkan debit dan kontinuitas pasokan air. Kapasitas tersebut memungkinkan sistem untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat dalam jumlah besar sekaligus mempercepat pemulihan apabila terjadi gangguan pada sistem utama.

Spesifikasi head 25 meter dan putaran 1.450 RPM juga disesuaikan dengan kebutuhan sistem yang membutuhkan debit relatif besar dengan tekanan yang memadai. Pemilihan spesifikasi tersebut diharapkan dapat mendukung kinerja sistem secara optimal dan meningkatkan keandalan operasional dalam jangka panjang.

Pemulihan Pelayanan Pelanggan melalui Penggantian Water Meter

Pengadaan 2.000 unit water meter ukuran 15 mm ditujukan untuk mendukung pemulihan pelayanan pelanggan yang terdampak bencana, khususnya pelanggan yang meter airnya mengalami kerusakan, terendam, tertimbun lumpur, atau hilang akibat banjir maupun luapan air.

Water meter merupakan bagian penting dalam sistem pelayanan karena berfungsi sebagai alat ukur konsumsi air pelanggan. Kerusakan atau kehilangan meter dapat menyebabkan pencatatan pemakaian menjadi tidak akurat dan berpotensi meningkatkan kehilangan air yang tidak terukur.

Penggantian meter juga menjadi langkah penting dalam upaya menekan Non-Revenue Water (NRW). Dengan meter yang berfungsi baik, konsumsi pelanggan dapat tercatat secara lebih akurat sehingga pengawasan distribusi, potensi kebocoran, dan kehilangan air dapat dilakukan secara lebih efektif.

Selain itu, ketersediaan water meter baru akan mempercepat proses pemulihan sambungan pelanggan terdampak. Setelah jaringan distribusi kembali berfungsi, pemasangan meter yang layak menjadi bagian penting agar pelayanan, pencatatan konsumsi, sistem penagihan, serta pemantauan distribusi dapat kembali berjalan secara normal dan transparan.

Sinergi Lintas Instansi

Jajaran SKPK Kabupaten Pidie yang turut hadir dalam kegiatan tersebut juga memberikan dukungan terhadap upaya percepatan rehabilitasi. Keterlibatan SKPK dinilai penting karena proses rehabilitasi pascabencana membutuhkan koordinasi lintas sektor, baik dalam hal data, perencanaan, teknis, penganggaran maupun pelaksanaan program.

“Setiap pihak memiliki kewenangan masing-masing. Karena itu, yang diperlukan adalah sinergi dan komunikasi yang baik. Data kondisi lapangan dari PERUMDAM menjadi salah satu dasar penting, sementara pemerintah daerah dan SKPK akan mendukung sesuai tugas dan kewenangan masing-masing,” disampaikan dari unsur SKPK Kabupaten Pidie.

Dari unsur Satuan Tugas, Nouldy Jan Tangka, S.A.P., M.Tr.Opsla., CHRMP., Laksma TNI, selaku Kepala Koordinator Wilayah Aceh I, bersama Uus Rohimat, S.Ag., M.M., M.Han., Kolonel Laut (KH), selaku Wakil Kepala Koordinator Wilayah Aceh I, menjadi bagian dari tim yang melakukan supervisi di wilayah Aceh.

Selain itu, turut hadir Suwinto, S.H., S.I.K., Kombes Pol, sebagai Anggota Analisa dan Evaluasi; Dadi Setiadi, M.T., Analis Kebencanaan Ahli Muda BNPB, sebagai Anggota Integrasi Data dan Program; Muhammad Tiggy Rhezandy, S.Sos., MM., sebagai Kepala Tim Kerja Rehabilitasi Lahan Kementerian Pertanian; serta Dio Rico Juanda Siagian, Serka, sebagai Anggota Wilayah Aceh.

Kehadiran lintas unsur tersebut menunjukkan bahwa percepatan rehabilitasi pascabencana membutuhkan pendekatan yang terintegrasi, tidak hanya dari sisi pembangunan fisik, tetapi juga dari aspek data, evaluasi, program, kebencanaan, pertanian, teknis, dan pelayanan dasar.

PERUMDAM Siap Mendukung Proses Rehabilitasi

Bagi PERUMDAM Tirta Mon Krueng Baro, dukungan terhadap proses rehabilitasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas dan keandalan sistem pelayanan air minum dalam jangka panjang.

Direktur PERUMDAM Tirta Mon Krueng Baro, Sri Wahyuzha, S.Pd., menegaskan bahwa pihaknya siap berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun tim supervisi dalam penyediaan data teknis dan informasi mengenai kondisi aset serta kebutuhan operasional.

“Kami melihat kunjungan ini sebagai bagian dari proses bersama. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan kebijakan, tim supervisi melakukan evaluasi, sementara PERUMDAM berada di lapangan sebagai operator pelayanan. Ketiganya harus saling melengkapi. Yang paling utama adalah bagaimana hasil akhirnya bisa meningkatkan keandalan pelayanan air bersih kepada masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa PERUMDAM akan terus melakukan pemeliharaan dan pengawasan terhadap fasilitas yang ada sambil menunggu proses tindak lanjut dari usulan rehabilitasi.

Kunjungan Tim Supervisi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Pemerintah Kabupaten Pidie, jajaran SKPK, serta PERUMDAM Tirta Mon Krueng Baro di WTP Keumala dan lokasi lahan pertanian terdampak menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dalam penanganan dampak pascabencana.

Pemulihan lahan sawah seluas 95 hektare dan penguatan infrastruktur pelayanan air minum merupakan dua bagian penting yang saling mendukung dalam proses pemulihan masyarakat. Lahan pertanian yang kembali produktif akan mendukung pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan, sementara infrastruktur air minum yang andal memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.

Seluruh pihak memiliki peran yang berbeda namun saling berkaitan. Tim supervisi melakukan pemantauan dan evaluasi, pemerintah daerah memastikan koordinasi dan dukungan sesuai kewenangannya, SKPK memberikan dukungan sektoral, unsur teknis mendukung rehabilitasi lahan, sedangkan PERUMDAM menyampaikan kondisi teknis serta kebutuhan pelayanan air minum di lapangan.

PERUMDAM Tirta Mon Krueng Baro berharap koordinasi tersebut dapat menghasilkan tindak lanjut yang konkret sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya memulihkan infrastruktur dan lahan yang terdampak bencana, tetapi juga meningkatkan kapasitas, ketahanan, produktivitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Pidie dalam jangka panjang.